Catatannasional.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali dikaitkan dalam polemik pagar laut di Tangerang.
Menanggapi hal ini, Staf khusus Bidang Komunikasi & Informasi Publik
Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, memberikan klarifikasi tegas bahwa isu tersebut tidak berkaitan dengan AHY.
Herzaky menyampaikan, bahwa Menko AHY sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri ATR/BPN.
"Ini menunjukkan bahwa beliau concern terkait isu ini, serta sebagai bentuk upaya mencari solusi terbaik, mengingat Kementerian ATR/BPN berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujarnya.
Menko AHY menyadari soal penerbitan SHM (Surat Hak Milik) dan SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) dalam kasus Kohod Tangerang, otoritas ada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya.
"Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantah. Tetapi sebagai Menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini," jelasnya.
Melihat perkembangannya, Herzaky mengungkapkan, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantah maupun kerja Juru Ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB itu.
"Juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB," ungkapnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik.
"Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN," ucapnya.
"Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Menteri ATR/BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya," jelasnya.
Herzaky menegaskan, Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini.
"Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut," tandasnya.
Diketahui juga sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Partai Demokrat Asep Hidayat bersama rombongan Komisi 2 DPRD Provinsi Banten meninjau dan investasi pemagaran laut di sepanjang pantai Kabupaten Tangerang Banten yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan viral di seluruh media sosial.
Asep Hidayat bersama komisi 2 DPRD Provinsi Banten atas kepedulian wakil rakyat Banten sekaligus sebagai kader partai Demokrat yang juga ketua DPC Partai Demokrat kota Tangerang tidak akan tinggal diam selalu bergerak.
"Persoalan ini tentu tidak akan kami diamkan, kami akan terus bergerak demi melindungi dan advokasi masyarakat dan nelayan yang dirugikan," ujarnya.
Asep Hidayat menegaskan, bahwa negara dan bangsa yang mesti melihat secara objektif tentang keadilan di negeri ini untuk semua rakyat Indonesia.
"Memang fakta dan nyata menjadi Pemagaran Laut ini menjadi pemberitaan di setiap medsos yang cukup hangat dan membuat gerah atau kegaduhan di masyarakat," tegasnya.
Menurut Asep, hal ini perlu ditelusuri dan ditindak serta usut tuntas siapa yang memagar serta memerintahkan saja, akan tetapi belum ada yang mengaku bertanggung jawab.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten, hanya yang terkait dengan pengembangan ekowisata Tropical Coastland.
“Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
0 Komentar