Dianggap Gagal Tegakan Aturan, Demokrat Minta Pj Bupati Kabupaten Tangerang Dicopot

Tangerang - Dianggap gagal tegakan aturan dalam melindungi masyarakat, Partai Demokrat Kabupaten Tangerang minta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mencopot Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut buntut dugaan lalainya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menegakan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 12 tahum 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 48 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah kabupaten Tangerang.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Hj. Aida Hubaedah mengatakan Perbup Kabupaten Tangerang nomor 12 tahun 2022 merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perhubungan, Menurutnya, aturan yang sudah ditetapkan dalam bentuk Perda ataupun Perbup hukumnya wajib ditegakkan.

“Aturannya sudah jelas ada dan itu harus ditegakkan, jangan sampai lalai pemerintah  dalam menegakan perda, truk tahan itu harusnya beroperasi mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB,”katanya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Tangerang. M. Faiz Taqiuddin mengatakan Pemerintah Kabupaten Tangerang terlihat tidak serius dalam menegakan Perbup, padahal Perbup tersebut dalam upaya melindungi masyarakat.

“Saya kira ini seperti diabaikan begitu saja sama pemerintah, karena bukan kali ini saja jam operasional dilanggar, seharusnya jika ada yang seperti itu diberikan sanksi yang tegas dan juga dilakukan pengawasan yang ketat,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan, jika Penjabat Bupati Kabupaten Tangerang sudah tidak mampu menegakan peraturan yang sudah berlaku itu lebih baik mengundurkan diri.

“Kalau sudah tidak becus melindungi masyarakat Kabupaten Tangerang lebih baik mengajukan pengunuran diri ke Mendagri, masyarakat tidak butuh Penjabat yang tidak melindungi masyarakat,” tegasnya.

Dirinya juga meminta Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) mencopot Andi Ony sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Tangerang karena telah lalai dalam melindungi masyarakat.

“Kemendagri harus turun tangan, ini Pj enggak serius urusin masyarakat mentang-mentang tidak di pilih oleh masyarakat, lebih baik copot dan ganti,” tukasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, truk-truk pengangkut tanah yang melanggar jam operasi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas hingga menelan korban jiwa bahkan masyarakat juga telah melakukan protes dengan menggelar aksi unjuk rasa agar truk pengangkut tanah tersebut tidak melanggar aturan.