Terjerat Hutang Kereta Cepat, Demokrat: Dampak Ugal-ugalan dan Tanpa Perhitungan

 

Jakarta - Indonesia gagal melakukan lobi utang dengan pemerintah Cina beberapa waktu lalu. Lobi utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ini gagal lantaran Cina keukeuh menetapkan bunga utang 3,4 persen.

Menanggapi hal ini, Ricky Kurniawan Chairul, Deputi Baskomtra DPP Partai Demokrat sebut proyek kreta cepat Jakarta-Bandung sebagai hal yang mubadzir sejak awal pembangunan.

Sebab, kata dia, sejak awal proses pembangunan kreta cepat ini terkesan dipaksakan dan ugal-ugalan yang pada akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat melalui utang.

"Salah satu proyek infrastuktur yang dilakukan secara ugal-ugalan dan tanpa perhitungan yang matang serta terindikasi bakal merugikan negara," kata Polisi yang akrab dengan sapaan Ricky. (12/4/23)

Dijelaskan Ricky, seharusnya pemerintah mau mendengarkan para pakar dan ahli untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Bukan terkesan memaksakan keinginan yang terkesan dipaksakan. 

"Seandainya sejak awal mau mendengarkan kritisi para ahli tentu hasilnya tidak seperti ini," kata Ricky.

Ricky juga menilai bahwa pada akhirnya rakyatlah yang akan menanggung kerugian atas membengkaknya utang negara.

"Semangatnya penuh nafsu dan cari cuan komisi, akibatnya kerugian negara tercipta," jelas Ricky.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun buka-bukaan soal kegagalan dalam negosiasi besaran bunga pinjaman di proyek KCJB ini.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam lawatannya ke Beijing, pemerintah Cina bersikeras menetapkan bunga utang 3,4 persen, sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.

Menteri yang juga pengusaha batu bara ini mengatakan, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari Cina agar tidak memberatkan keuangan negara.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah banjir kritik sejak awal perencanaan. Awalnya, proyek ini direncanakan digarap Jepang dengan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Namun di tengah jalan, pemerintah Indonesia memutuskan menggandeng Cina, meski hal ini membuat Jepang kecewa berat.

Alasannya, Cina menawarkan biaya proyek yang jauh lebih murah meski dengan bunga utang yang lebih tinggi dibandingkan proposal dari Jepang yang menawarkan bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.

Konsesi KCJB Kini Malah Diizinkan Jadi 80 Tahun Proyek ini juga seharusnya rampung pada 2019, tetapi beberapa kali molor dan diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023.

Biaya konstruksi pun membengkak drastis, dengan pembengkakan (cost overrun) menembus Rp 18,2 triliun. ***

Posting Komentar

0 Komentar