Jakarta - Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan Chairul kritik keras kebijakan Jokowi yang tidak memberikan tenaga honorer Tunjangan Hari Raya (THR).
Disinggung Ricky Kurniawan Chairul, pemerintah saat ini telah mempertontonkan watak aslinya yang sejak awal tidak mempunyai solusi konkret dan perhatian serius untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan seluruh honorer di tanah air.
"Era SBY 1 juta lebih guru honorer diangkat jadi PNS. Era Jokowi guru honorer tidak dapat THR," kata politisi yang akrab dengan sapaan Ricky ini (1/4/23)
"Jangankan megangkat honorer jadi PNS seperti era Pak SBY. Rezim sekarang justru pernah membuat wacana untuk menghapuskan tenaga honorer," kata Ricky.
Hak ini dinilai sangat ironis, sebab kata dia, guru honorer juga pekerja dan merupakan anak bangsa yang memiliki keluarga, orang tua, istri serta punya anak.
"Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak adanya THR untuk guru honorer tentu harus disegerakan solusinya. Mereka (Red-) pehalwan tanpa tanda jasa untuk kemajuan negara," tegas Ricky.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan pegawai honorer tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2023.
Azwar mengatakan bahwa pemerintah hanya mengatur pemberian THR bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini telah disampaikan oleh pihaknya dan Menteri Keuangan dalam konferensi pers THR dan Gaji 13 pada pagi ini, Rabu (29/3/2023).
Namun, menurutnya, dia mengatakan bahwa profesi PPPK guru akan mendapatkan tunjangan sebesar 50%. Kebijakan ini belum pernah terjadi sebelumnya. ***
0 Komentar