Jakarta – Pernyataan Menteri Koordintor bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK membuat malu nama baik negara, menuai banyak perhatian publik.
Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan hairul menilai bahwa pernytaan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan bukti kongkrit atas cerminan pemerintahan hari ini dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.
“Pernyataan Luhut merupakan cermin dari Rezim saat ini dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Ricky. Sabtu, 24 Desember 2022
Terlebih, OTT sendiri merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain penyelidikan, penyitaan, penahanan, hingga penuntutan.
Dikatakan Ricky, keika OTT dilakukan, maka pihak yang terjerat kasus korupsi akan sulit untuk mengelak. Sebab, sebelum melakukan OTT, KPK pastinya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menjerat mereka.
Dijelaskan Ricky bahwa penyataan Luhut Binsar Pandjaitan juga bisa dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap KPK dalam memberantas korupsi. “Harun Masiku adalah simbol melemahnya KPK saat ini,” katanya.
Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa hari lalu mengkritik cara kerja KPK dlam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dirinya menyebut bahwa tindakan OTT yang dilakukan KPK justru membuat buruk citra negara.
“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakrta, Selasa 20 Desember 2022. ***
0 Komentar