JAKARTA - Tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta, Syarifuddin Daeng Punna menyoroti banyaknya ormas bayaran di benturkan antar ormas lahan dan Aparat Disini sikap Syarifuddin Daeng Punna sangat menyayangkan antar sesama saudara saling bentrok bahkan menelan korban gara gara kepentingan mafia tanah khususnya di Makassar.
Pria yang Akrab disapa SAdAP ini juga merupakan Pembina dan Penasehat dari berbagai organisasi masyarakat yang ada di Makassar. Maka sudah menjadi tanggung jawab moralnya untuk senantiasa meluruskan bagaimana berormas dengan baik dan para aparat pemerintah setempat serta BPN sendiri menjadi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan Negara.
Terlebih melihat maraknya kasus soal lahan, maka perlu dilihat secara utuh, jangan hanya mengamankan namun juga perlu tahu dasar kepemilikan warkahnya hingga history konversinya (peralihan) lahan tersebut.
"Harusnya satgas yang dibentuk oleh pemerintah oleh kementerian untuk membasmi para mafia tanah bisa melibatkan mengikutkan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang paham tentang asal-usul tanah tersebut," ungkap SAdAP.
"Karena tempat bercokolnya mafia tanah itu berasal dari peralihan status tanah nya siapa yg menjual dan siapa yang melegalkan serta siapa yang membackupnya," ucapnya," sambung SAdAP.
Menurut SAdAP, bagaimanapun tokoh-tokoh adat itu punya data tentang tanah yang sesungguhnya. "Karena itu turun temurun, harusnya mengikut sertakan tokoh adat yang utama sehingga semua jelas daripada antara saudara dibenturkan," jelasnya.
Lebih lanjut SAdAP berharap, nilai persatuan dan persaudaraan itu jauh lebih penting dari hanya sekedar soal materi.
Kemudian SAdAP juga menegaskan, banyaknya ormas haruslah saling merangkul dan menguatkan antar sesama anak bangsa.
"Persatuan dan persaudaraan itu lebih jauh penting dari sekedar materi Rp kecil, demikian juga para aparat yang diduga terindikasi ikut berperan dalam kelompok mafia tanah," ungkapnya.
"Semoga dengan beberapa kejadian eksekusi lahan yang melibat ormas bayaran tanpa putusan pengadilan menjadi pembelajaran bagi semua unsur baik masyarakat, Pemerintah, dan Aparat," tutup SAdAP.
0 Komentar