Jakarta - Munculnya stigma oligarki kekuasaan di era Presiden Joko Widodo atau Politik kekuasaan di dominasi kelompok atau elit tertentu sama sekali tidak benar, sama sekali tidak mendasar tuduhan itu, justru sebaliknya Pemerintahan Jokowi hari ini sangat demokratis banyak varian mulai dari parpol, relawan, lembaga studi, teknokrat, para akademsis yang ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan hari ini.
Menurut Rhuqby, berbeda dengan rezim Soeharto atau SBY yang memang seluruh kebijakan politiknya tersentralisasi dan harus melalui persetujuan Cendana maupun Cikeas, itu baru yang dinamakan oligarki kekuasaaan. hari ini semua lebih terbuka dan demokratis kita selama 7 tahun pemerintahan jokowi berjalan sangat baik dan semakin dewasa.
Ketum PIH Rhuqby Adeana S mengingatkan, mereka para kelompok oplosan bukan oposisi untuk melihat dengan jernih konteks permasalahan hari ini dengan objektif dan lebih bijak.
"Janganlah ketika kita memiliki pemimpin baik seperti Jokowi yang sudah bekerja keras, kalian downgrade dengan berbagai macam isu hoax yang menyesatkan," ucapnya.
Ketum PIH Rhuqby menegaskan, setuju bahwa kekuasaan itu perlu masukan perlu asupan kritik tetapi sebaiknya jangan berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi semata, atau lebih parah lagi menggiring opini lewat isu hoax dan fitnah.
"Alangkah baiknya bila kritik itu menggunakan basis data dan bukti bukti autentik, karena tugas kita bersama adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara bukan mengaborsi atau pembodohan terhadap generasi Indonesia mendatang," tutup Rhuqby.
0 Komentar