 |
| Foto : Istimewa |
Catatan Nasional- Koalis Aksi Menyelamatkan Pajak Indonesia (KAMPI) dalam diskusi dan Konsolidasi Nasional Mahasiswa melalui meeting Zoom, Senin (21/6) di Jakarta.
Menyikapi problem sosial ditengah penyebaran wabah Covid-19, ratusan mahasiswa mengikuti diskusi dan konsolidasi nasional yang dilakukan secara virtual, dimana Kebijakan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan RKUHP.
Secara sosilogis dan yuridis menjadi topik utama di tengah kecamuknya wabah virus Covid-19 bahwa dalam ujar salah satu mahasiswa yang bertempat di Sulawesi Selatan, Makassar mengeluarkan statmend, pemerintah dirasah acuh terhadap masalah rakyat mengenai kesenjangan ekonomi yang merosot di tengak Covid ini
Kata dia, ditambah lagi RKUHP yang akan di undangkan menjadi satu instrumen pejabat tinggi negara untuk menjadikannya bahan kekuatan menghindari dan mengekang/membungkam masyarakat tidak bisa mengeluarkan statmend mengenai keresahan mereka pencatatutan Pasal-pasal yang dinilai bersifat tidak pro terhadap rakyat melaingkan membela parah pejabat menjadi salah satu rumusan yang di tuangkan dalam RKUHP.
Dalam berbagai macam kontoroverisal PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu bentuk keresahan masyarakat yang dimana hampir keseluruhan sektor pokok dan pendidikan akan menjadi satu instrumen yang didalam diskusi dan konsolidasi nasional menjadi acuan dasar,
pemerintah sudah melangkahi atau acuh terhadap amanat UUD 1945 Yang menyatakan pemerintah bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar yang dimana peran pemerintah sangat dibutuhkan ditengah wabah Covid19
disebutkan, bukannya menjadi sapi perah dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 15 kampus yang diwakili Oleh beberapa mahasiswa yang ada di beberapa kota besar di wilayah Indonesia
Sangat menyangkan PPN di beberapa sektor terutama pada sektor Pendidikan dan bahan pokok atau sembako yang dimana tiap tahunnya 50% masyarkat Indonesia sudah sangat diberatkan dalam pembayaran uang tahunan dan semester
Dan angka kelaparan serta kurang gizi ada dibeberapa daerah di Indonesia, serta angka kemiskinan dan pengangguran setiap tahunya menjadi topik utama dimana pendidikan di indonesi terbilang mahal
sebagai Negara yang statusnya berkembang
Hal ini yang kemudian dalam colosing statmend, Mas Peri Silaban selaku koordinator wilayah Jakarta mengutuk keras Mentri Keuangan Sri Mulyani, untuk segera mundur dari jabatannya
Kenapa..? karena dirasa tidak memiliki kredibilitas dalam menjalangkan tugasnya melainkan terbilang hanya mementingkan kepentingan parah mafia mafia pajak.
Kami yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Pajak Indonesia bersama kawan-kawan mahasiswa di 6 kota besar di Indonesia dan perwakilan Jokowi connection akan menyelengarakan rencana konsolidasi Jilid II
Dan sebelum konsolidasi itu laksanakan Mas Feri, menyatakan akan melakukan demonstrasi di depan Kementerian Keuangan yang sempat tertunda dibeberapa hari yang lalu sebagai pembuka rencana aksi nasional yang akan di laksanakan setelah konsolidasi jilid II pada Jum’at mendatang
kata dia, yang lebih masif lagi dan mencekik sebagai tamparan dendam masyarakat terhadap seluruh instrumen pejabat negarah yang serakah.
0 Komentar